Sejak rezim jokowi berkuasa pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama di dalam tujuan utamanya, pembangunan jalan toll, rell kereta api, pengembangan stasiun, dan pembangunan bandara yang di harapkan dapat mendekatkan akses antara barang dan jasa sehingga biaya rantai pasokan terpangkas ternyata menimbulkan banyak sekali permasalahan baru.

Sebagai contoh pembangunan bandara baru YIA di kulon progo, ganti rugi lahan dan penggusuran yang di lakukan mengubah budaya dan ekonomi masyarakat yang terdampak bandara. Masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai petani menjadi kehilangan pekerjaan karena tanah yang di gunakan tergusur, selain itu ganti rugi yang di lakukan oleh pemerintah memaksa mereka untuk mencari lokasi dan pekerjaan baru. Sedangkan mencari pekerjaan dan lokasi baru tidaklah mudah mengingat dengan adanya pembangunan infratruktur memaksa merubah muka suatu daerah.

Harga properti yang tadinya stabil menjadi naik berkali kali lipat, ini terjadi akibat masyarakat si pemilik tanah memandangnya sebagai alasan untuk mengambil keuntungan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti adanya perubahan lingkungan sosial, dan ekonomi akibat adanya pembangunan infratruktur.
Pembangunan infrastruktur memang perlu di lakukan untuk mempermudah akses akan tetapi hal yang sangat penting untuk di lakukan adalah kesadaran masyarakatnya terlebih dahulu bukan pembangunan properti secara fisik.

Hal ini penting dilakukan karena yang menjadi tujuan adalah kemajuan dan kemakmuran bersama bukan kemajuan atas dasar kekuasaan dan keuntungan semata yang berakibat pada perubahan budaya, sosial, dan ekonomi. kalau terjadi kesadaran bersama akan menumbuhkan pertubuhan ekonomi, kemudahan akses tanpa menghilangkan budaya. Bukan sebaliknya yang menciptakan kesenjangan sosial, dan kecemburuan ekonomi