Indonesia yang saat itu menganut sistem politik demokrasi liberal multi partai membuat banyak manuver manuver politik yang dilakukan oleh banyak partai hingga menimbulkan berbagai pemberontakan di berbagai daerah yang membuat pemerintahan nasional menjadi tidak stabil, kurang lebih selama selama sembilan tahun sistem ini berjalan membuat indonesia memiliki beberapa perdana mentri, suunan kabinet yang terdiri dari banyak kabinet yang berbeda-beda sehingga Jendral Nasution menyimpulkan bahwa sistem liberal multi partai hanya melahirkan kekacauan.
Sukarno yang mengandalkan dukungan tentara untuk meredam pemberontakan di Jawa dan daerah luar pulau sekaligus kampanye militer melawan Belanda untuk merebut Papua Barat dan konfortasi' dengan Malaysia. Setelah Sukarno memberlakukan keadaan darurat perang, pada tahun 1957 dan memulai apa yang di sebut lev 1996 sebagai babak transisi ke sistem demokrasi terpimpin. Enam keadaan darurat militer (1957-1963) memnungkinkan tentara masuk menjadi sebuah kekuatan politik dan ekonomi termasuk memperoleh kembali perkebunan-perkebunan yang sebelumnya di miliki oleh Belanda.
Pada tahun 1959 dan berkat dukungan militer Sukarno membubarkan Konstituante, komite nasional yang terdiri dari partai politik yang telah bekerjasama selama empat tahun sebelumnya. Sukarno pun mengeluarkan Dekrit pada Juli 1959, yang menyatakan pemerintahan kembali kepada UUD 1945.Hingga presiden Sukarno mendeklarasaiakan sebuah demokrasi terpimpin sebuah bangunan politik yang mengharuskan semua partai tunduk pada kekuasaan presiden.
Saat itu Sukarno mengabdikan Demokrasi Terpimpin-nya untuk mewujudkan apa yang di sebut sosialisme indonesia, di mana dia menghadirkan kembali sebuah gagasan revolusi untuk mereorganisasi negara dan msyarakat, sebagaimana di kemukakan pada pidatonya yang berjudul manifesto politik, pertemuan kembali revolusi kita. melalui pidato ini sukarno menjelaskan prinsip politik,budaya, ekonomi indonesia dalam sebuah struktur demokrasi kerakyatan dan menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
Saat itu Sukarno berusaha memobilisasi kekuatan revolusionernya di bawah kepemimpinan pusat yaitu dirinya sendiri dan kekuatan revolusioner paling besar saat itu adalah PKI di bawah DN Aidit, PKI ingin memenangkan pemilu yang berakar luas pada organisasi massa perjuangan untuk land reform, dan meneliti tentang hak kepemilikan tanah kepada rakyat.
Setelah demokrasi terpimpin PKI menjadi tergantug pada Sukarno. Sukarno membantu PKI untuk melawan musuh partai politik tersebut, Khususnya angkatan darat dan partai-partai islam. PKI yang secara sistematis memobilisasi petani melalui kampanye tanah untuk penggarap yang selanjutnya konflik perebutan tanah ini terus berlangsung.
Sukarno yang mengandalkan dukungan tentara untuk meredam pemberontakan di Jawa dan daerah luar pulau sekaligus kampanye militer melawan Belanda untuk merebut Papua Barat dan konfortasi' dengan Malaysia. Setelah Sukarno memberlakukan keadaan darurat perang, pada tahun 1957 dan memulai apa yang di sebut lev 1996 sebagai babak transisi ke sistem demokrasi terpimpin. Enam keadaan darurat militer (1957-1963) memnungkinkan tentara masuk menjadi sebuah kekuatan politik dan ekonomi termasuk memperoleh kembali perkebunan-perkebunan yang sebelumnya di miliki oleh Belanda.
Pada tahun 1959 dan berkat dukungan militer Sukarno membubarkan Konstituante, komite nasional yang terdiri dari partai politik yang telah bekerjasama selama empat tahun sebelumnya. Sukarno pun mengeluarkan Dekrit pada Juli 1959, yang menyatakan pemerintahan kembali kepada UUD 1945.Hingga presiden Sukarno mendeklarasaiakan sebuah demokrasi terpimpin sebuah bangunan politik yang mengharuskan semua partai tunduk pada kekuasaan presiden.
Saat itu Sukarno mengabdikan Demokrasi Terpimpin-nya untuk mewujudkan apa yang di sebut sosialisme indonesia, di mana dia menghadirkan kembali sebuah gagasan revolusi untuk mereorganisasi negara dan msyarakat, sebagaimana di kemukakan pada pidatonya yang berjudul manifesto politik, pertemuan kembali revolusi kita. melalui pidato ini sukarno menjelaskan prinsip politik,budaya, ekonomi indonesia dalam sebuah struktur demokrasi kerakyatan dan menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
Saat itu Sukarno berusaha memobilisasi kekuatan revolusionernya di bawah kepemimpinan pusat yaitu dirinya sendiri dan kekuatan revolusioner paling besar saat itu adalah PKI di bawah DN Aidit, PKI ingin memenangkan pemilu yang berakar luas pada organisasi massa perjuangan untuk land reform, dan meneliti tentang hak kepemilikan tanah kepada rakyat.
Setelah demokrasi terpimpin PKI menjadi tergantug pada Sukarno. Sukarno membantu PKI untuk melawan musuh partai politik tersebut, Khususnya angkatan darat dan partai-partai islam. PKI yang secara sistematis memobilisasi petani melalui kampanye tanah untuk penggarap yang selanjutnya konflik perebutan tanah ini terus berlangsung.
Posting Komentar
0 Komentar